Pemilu dan Kepemimpinan dalam Demokrasi Kesukuan

Ada tiga pertanyaan penting dalam “Demokrasi Kesukuan”, yaitu

  1. “Siapa yang memimpin?”,
  2. “Bagaimana Dipilih?” dan
  3. “Siapa yang memilih?”

13. Fungsi mendasar dari Negara adalah untuk menjamin agar masyarakat menikmati hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Demokrasi bergandengan dengan sebuah pemerintahan yang efektif, jujur dan transparan, dipilih secara bebas dan bertanggungjawab atas urusan umum pemerintahannya.[1]

Fungsi demokrasi untuk menjamin (to guarantee) terutama hak sipil seperti disebutkan Gastil sebelumnya. Ini terkait dengan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab (yaitu sesuai definisi Beacher dan Umaruddin), yang dipilih secara bebas dan transparan.

Ada tiga aspek disinggung di sini, yaitu, pertama hak sipil dijamin dalam berdemokrasi; kedua penjaminan hak sipil itu dilakukan oleh pemerintahan yang efektif, jujur dan transparan; dan akhirnya pemerintahan yang demikian itu lahir setelah dipilih secara bebas dan bertanggungjawab.

Hasil akhir (jaminan atas hak sipil) datang dari pemerintahan yang bersih, yang merupakan produk dari pemilihan yang bebas, transparan dan bertanggungjawab. Inilah tiga aspek dalam Bab II ini. Tanpa pemilihan yang bebas, transparan dan bertanggungjawab, sulit melahirkan pemimpin yang bersih dan bertanggungjawab, yang akibatnya tidak akan ada penghargaan kepada HAM secara bertanggungjawab.

Jadi, yang memilih (siapa yang memilih) dan bagaimana melakukan pemilihan (bagaimana dipilih) menentukan siapa yang memimpin. Tiga aspek ini selalu berubah dari masa ke masa, sesuai dengan perubahan pemahaman, peradaban dan kemajuan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam konteks dan kondisi masing-masing suku-bangsa, seperti kita lihat berikut.

Perlu dicatat bahwa dalam bagian selanjutkan akan dibahas bentuk pemerintahan dan regime, tetapi bagian ini lebih mencandra para pemain di balik layar, yaitu di balik semua pemimpin, semua bentuk negara dan semua sistem pemerinthan yang ada bagi manusia di muka bumi.

***

Dalam Bab I telah terpapar arti demokrasi itu sendiri. Kemudian dalam Bab II ini berisi dua Pasal pula, yaitu Pasal Tiga yang meringkas pemain peran utama dalam perubahan peta politik global. Dan kemudian Pasal Empat mengemukakan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam demokrasi.

BUKU AKAN SEGERA TERBIT: untuk membelinya silakan kontak papuabooks@gmail.com


[1] Deklarasi Umum PBB tentang Demokrasi, Diadopsi oleh Inter-Parliamentary Group Council, pada sesi ke 161 (Kairo, 16 September 1997), terjemahan S. Karoba, 2001. [http://www.melanesianews.org/un/ecopol/demokrasi.htm]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: